Jelang masa kampanye 23 September mendatang, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Semarang berkomitmen untuk menguatkan netralitas dan independensi. Hal tersebut teruangkap dalam dialog publik “Penguatan Netralitas dan Independensi sebagai Lembaga Penyiaran Publik”, di Kampus Polimarin Semarang, Senin (10/09/2018).

Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si selaku Direktur Polimarin, memberikan sambutannya, Polimarin sangat terhormat karena menjadi lembaga yang dipercaya untuk menjadi tempat pelaksanaan Dialog Publik yang diselenggarakan oleh RRI, Polimarin sebagai Lembaga Publik ikut menjadi bagian dari sebuah paradigma penyampaian pendapat secara terbuka untuk menyerap semua aspirasi masyarakat dan tentunya juga kritik dari masyarakat yang akan membangun sebuah perubahan akan peradaban, ini sangat apik karena semua masyarakat mempunyai hak menyuarakan pendapat dan kritik yang membangun.

Hubungan kasualitas itu ditampilkan secara apik pada Dialog Publik sebagai bentuk objektivitas penyampaian informasi, menggali keluh kesah masyarakat dan tentunya masukan dari masyarakat secara on air, Polimarin merasa terhormat sebagai tempat pelaksanaan Dialog Publik, Dialog Publik RRI juga diikuti oleh seluruh civitas akademika Polimarin, terang Drs. Untung Budiarso, M.H yang juga menjabat sebagai Ketua Senat.

Kepala Stasiun LPP RRI Semarang, Anhar Achmad menjelaskan, independensi dan netralitas RRI hanya dapat dinilai oleh masyarakat. Adapun RRI hingga kini terus berupaya untuk netral dalam penyiaran dan independen dalam berita.

“Pengertian independen itu multi tafsir, di dalam PP disebutkan tidak ada satupun yang bisa masuk dalam konten kami, termasuk Presiden sekalipun. Kepala daerah, pemerintah itu tidak boleh cawe-cawe dalam konten kami, tapi RRI juga harus seimbang netral. Nah sekarang pertanyaannya apakah RRI sudah melakukan itu apa belum? Kami berusaha untuk kearah sana,” jelasnya.

Sementara itu Pakar Media Universitas  Soegijapranata UNIKA Semarang, Hermawan Pancasiwi menilai, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI tidak harus netral.

“Apakah RRI harus netral? Mestinya tidak. RRI merupakan lembaga yang pro Indonesia. Sehingga harus punya standing point betul bahwa aku adalah bagian dari Indonesia. Netralistas RRI adalah memperjuangkan itu semua. Jadi nanti jika dalam pemilu 2019 menemukan gejala-gejala yang menyimpang maka RRI harus melawan. Sehingga RRI tidak hanya menjadi lembaga yang netral menunggu arah angin kemana,” tegasnya.

Lebih lanjut Hermawan mengungkapkan, Independensi RRI sudah nampak dari pengalaman pemilu 2014.

“Dalam kesempatan itu RRI dinilai objektif dalam menyampaikan hasil survey pemilu,” imbuh Hermawan.

Sementara itu dalam dialog publik dalam rangka hari jadi RRI ke 73 tersebut hadir pula pembicara lain, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah-KPID Jawa Tengah, Dini Inayati, dan Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Doktor Bambang Joyo Supeno (MDA)