Sejak mendeklarasikan diri sebagai Kampus Maritim Bela Negara, Politeknik Maritim Negeri Indonesia terus melakukan aksi nyata dalam pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental dengan menyelenggarakan pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap mahasiswanya sebagai salah satu sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa kegiatan Bela Negara yang telah dilaksanakan oleh Polimarin diantaranya Pelayaran Kebangsaan Bela Negara Mahasiswa Indonesia 2017, Pelayaran KRI Dewaruci dalam rangka Asian Games 2018 dan Pelayaran Lingkar Nusantara 2018.

Untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan Bela Negara di Polimarin, jajaran pimpinan Politeknik Maritim Negeri Indonesia melakukan rapat pembahasan kurikulum dengan Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan yang diwakili oleh Kasubdit Likdik Dit Belanegara Ditjen Pothan Kemhan Kolonel Arh Eddy Endrayana pada hari Jumat, 23 November 2018 di ruang rapat Direktur.

Dalam kesempatan yang sama, Kolonel Arh Eddy Endrayana juga menyampaikan materi bela negara dan pedoman PKBN penerimaan mahasiswa baru. Menurut beliau, hingga tahun 2024 pembentukan kader bela negara ditargetkan bisa mencapai 100 juta, sehingga selain mahasiswa Polimarin yang telah tercatat dalam database kader bela negara, sivitas akademika Polimarin juga termasuk di dalamnya karena telah menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan bela negara bagi mahasiswanya.

Kolonel Arh Eddy Endrayana sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka bela negara. Beliau bersama Direktur Polimarin Dr. Sri Tutie Rahayu bersama-sama berharap kerja sama Polimarin dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan bela negara di Polimarin khususnya dapat terus terjalin dengan baik daan senantiasa ditingkatkan karena ke depan, tantangan bagi generasi muda Indonesia semakin besar dalam mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.